TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Maulana Yusran mengatakan operasional hotel dan restoran kian berat dengan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM hingga Februari. Kebijakan ini dianggap menghambat kegiatan bisnis dan secara langsung berimbas pada jumlah tamu.
“Merespons PPKM ini, meski kebijakan mirip seperti masa transisi, kami protes. Terutama pembatasan operasional restoran dan maksimal hanya sampai pukul 20.00. Kami seperti disuruh tutup,” kata Yusran saat dihubungi Bisnis, Jumat, 22 Januari 2021.
Untuk bisnis hotel, Yusran mengatakan bahwa tingkat isian kamar makin tertekan dengan kebijakan perjalanan yang diterapkan pemerintah.
Dia menyebutkan syarat masa berlaku tes rapid antigen selama 2 x 24 jam membuat masyarakat akan mempertimbangkan perjalanan karena ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan.
“Penurunan okupansi jelas terjadi karena low season dan adanya PPKM. Ditambah lagi untuk bergerak lewat transportasi udara masa berlaku antigen hanya 2 x 24 jam. Ini imbasnya ke luar Jawa, padahal konsumennya di Jawa,” katanya.
Hal serupa dirasakan bisnis restoran yang pada PPKM 11—25 Januari hanya diperkenankan beroperasi sampai pukul 19.00 WIB dengan keterisian hanya 25 persen.
